Satreskrim Polres Batang Hari Perkuat Langkah Hukum, Koordinasi dengan Disperindagkop Terkait Dugaan Impor Ilegal
Muara Bulian, 11 Desember 2024 – Guna memastikan penegakan hukum yang tegas terhadap praktik impor ilegal, Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Batang Hari melalui Unit Tindak Pidana Khusus (Pidsus) intensif melakukan koordinasi dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop) Kabupaten Batang Hari. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari pengawasan terhadap dugaan pelanggaran Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
Kasatreskrim Polres Batang Hari, melalui Kepala Unit Pidsus, menyampaikan bahwa koordinasi ini bertujuan untuk memperkuat data dan informasi terkait adanya barang impor yang masuk ke wilayah Batang Hari tanpa prosedur legal yang sesuai dengan ketentuan.
“Kami sedang mendalami kasus ini untuk memastikan bahwa aktivitas perdagangan di wilayah hukum kami berjalan sesuai peraturan. Kerja sama dengan Disperindagkop menjadi sangat penting dalam mengidentifikasi celah pelanggaran yang merugikan negara dan masyarakat,” ungkap Kepala Unit Pidsus.
Pihak kepolisian menegaskan, praktik impor ilegal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi merugikan sektor perdagangan lokal. Sebagai lembaga yang berwenang, Disperindagkop diharapkan dapat memberikan data dan regulasi teknis yang mendukung proses penyelidikan.
“Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 secara jelas mengatur tata cara perdagangan, termasuk pengawasan terhadap barang impor. Pelaku yang terbukti melakukan impor ilegal dapat diancam dengan sanksi berat, baik berupa denda maupun pidana penjara,” tambahnya.
Melalui sinergi ini, Satreskrim Polres Batang Hari berkomitmen untuk menindak tegas segala bentuk pelanggaran yang mencederai sistem perdagangan yang sehat. “Tidak ada ruang bagi pelaku impor ilegal. Kami akan terus berkoordinasi dengan dinas terkait agar penegakan hukum berjalan optimal,” tegasnya.
Kasus ini menjadi perhatian serius mengingat dampaknya tidak hanya terhadap ekonomi daerah, tetapi juga terhadap kredibilitas penegakan hukum di wilayah Batang Hari. Masyarakat diimbau untuk melaporkan segala bentuk aktivitas ilegal yang berpotensi merugikan kepentingan bersama.
(Admin)
