Peran Penting Polri dalam Ciptakan Pemilu Damai Menuju Indonesia Maju

RESKRIM|BATANGHARI – Seluruh personel kepolisian Batanghari akan menjaga penuh netralitas dalam Pemilu 2024 mendatang.
Kapolres Batanghari AKBP Bambang Purwanto, S.I.K mengatakan, akan melakukan yang terbaik demi suksesnya Pemilu 2024.
“Pastinya kami akan menjaga netralitas dalam mengamankan tahapan pemilu. untuk urusan lainnya menjelang pemilu, akan kita sesuaikan dengan kondisi di lapangan,” ujarnya saat dikonfirmasi via WhatsApp, Jum’at (23/6/2023).
Diketahui, pemilu merupakan sarana berdemokrasi bagi warga negara dan merupakan hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi.Peran Polri dalam menciptakan keamanan dan ketertiban sangat diperlukan, demi menciptakan pemilu yang damai. Polri harus menjaga netralitasnya dalam pemilu, karena Polri sepenuhnya menjadi alat negara yang profesional.
Netralitas personel Polri sudah jelas tertuang dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, pada Pasal 28 Ayat (1) yang berbunyi Polri bersikap netral dalam kehidupan politik tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Ayat (2) berbunyi, anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Dengan kata lain, Polri juga tidak diperbolehkan ikut mencoblos atau memilih calon legislatif maupun eksekutif dalam pemilu.
Kapolri Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., mengingatkan kepada seluruh jajaran terkait kesiapan menghadapi pelaksanaan Pemilu 2024.Ia menyatakan,saat ini tengah menyiapkan sejumlah langkah-langkah pengamanan menjelang pemilu yang sudah di depan mata.Sejumlah langkah tersebut disiapkan dalam rangka mencegah adanya polarisasi saat masa pemilu berlangsung. Hal ini dilakukannya dengan menjaga persatuan dan kesatuan dari seluruh elemen bangsa.
Selain fokus pada pengamanan pemilu,ia menegaskan agar Polri juga tetap mengedepankan upaya-upaya penegakan hukum pada kasus yang saat ini masih berlangsung.
Hal ini sesuai jargon POLRI PRESISI, yang berarti prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan. Diharapkan konsep Presisi tidak hanya sekadar menjadi jargon, namun juga benar-benar diterapkan dalam bertugas.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Batanghari Ahmad Halim mengatakan, kerja sama antara KPU dan Polri sangat diperlukan, karena ketika terjadi keributan yang tidak diinginkan seperti saat pembukaan kotak suara, harus ada pihak kepolisian yang melakukan pengawalan dan pengamanan di tempat tersebut.
“Dari tahap rekapituslasi tingkat bawah, polisi harus tetap hadir,tugas kepolisian melekat dalam pelaksanaan pemilu dan tidak bisa dilepaskan,” ujarnya.
Dirinya berharap agar semua stakeholder selalu kompak dan menjaga komunikasi dengan baik, sehingga pemilu khususnya di Kabupaten Batanghari bisa berjalan dengan sukses.
Mantan Ketua KPU Kabupaten Batanghari periode 2013-2018, Mohd Zamani mengatakan, berkaca dari pemilu 2014 silam,jangan sampai terulang kembali pemungutan suara ulang seperti yang pernah terjadi di TPS 2,Desa Batu Sawar.
“Kita semua pastinya berharap Pemilu 2024 bisa jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Suksesnya pemilu merupakan kesuksesan kita bersama,” pungkasnya.
Penulis: Devi Safitry